Temukan Keindahan Laut Biru Nusantara

Menurut Permen KP Nomor Per. 65/MEN/ 2020 J.O. Permen KP Nomor Per. 37/MEN/ 2021 organisasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang terdiri dari : Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Kepala Balai setingkat eselon III.

Selengkapnya ..

BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG

Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang, 85231
Telp. 0380 - 890421
Fax. 0380 - 890421
Email : bkkpn_kupang@kkp.go.id

Standar Pelayanan Publik BKKPN Kupang merupakan acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh BKKPN Kupang. Dalam standara tersebut mengatur 14 komponen yang menjadi dasar dalam pelayanan publik untuk 5 jenis pelayanan yang diberikan.

Selengkapnya ..

Undang-Undang

• UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
• UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
• UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
• UU No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
• UU No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

PERATURAN PEMERINTAH

• PP No 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
• PP No 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko
• PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
• PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• PP No 85 Tahun 2021 tentang PNBP Lingkup KKP

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

• Perman No 19 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
• Permen 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional
• Permen No 30 Tahun 2010 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
• Permen No 14 Tahun 2016 Tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan Untuk Pariwisata Alam Perairan
• Permen No 47 Tahun 2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
• Permen No 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
• Permen No 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Laut

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

• Kepmen No 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu
• Kepmen No 64 Tahun 2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi SAP Aru Bagian Tenggara
• Kepmen No 32 Tahun 2022 Tentang KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT SEKITARNYA DAN KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN RAJA AMPAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT
• Kepmen No 34 Tahun 2022 Tentang KAWASAN KONSERVASI PULAU GILI AIR, GILI MENO, DAN GILI TRAWANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
• Kepmen No 35 Tahun 2022 Tentang KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN KAPOPOSANG DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
• Kepmen No 36 Tahun 2022 Tentang KAWASAN KONSERVASI KEPULAUAN PADAIDO DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA
• Kepmen No 37 Tahun 2022 Tentang KAWASAN KONSERVASI LAUT BANDA DI PROVINSI MALUKU

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kewajiban bagi lembaga penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum. Berdasarkan “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah” dan “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, maka Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menyusun Survei Kepuasan Masyarakat. Klik tombol dibawah ini untuk melihat hasil SKM.

Selengkapnya ..

Tata cara dan waktu penanganan pengaduan masyarakat telah diatur pada SOP Pengaduan Masyarakat, dan pelaporan terkait keluhan, kritik, dan masukan dapat disampaikan melalui tautan SP4N LAPOR

Selengkapnya ..